PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan di Papua tak mau berkompromi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ingin menjalankan prosedur hukum pada Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas Enembe (LE) sulit diadili lantaran sempat mangkir dari panggilang Lembaga Anti Rasuah.
Bukan hanya menggunakan kondisi kesehatan yang buruk, alasan sulitnya LE dibekuk juga ditimbulkan dari gerakan massa di Papua.
Pasalnya, ribuan orang menggelar aksi demo di Jalanan Kota Jayapura demi menuntut KPK mencabut status tersangka dan menolak pemeriksaan terhadap LE.
Baca Juga: Apa Itu Mental Block? Kenali Ciri dan Penyebabnya
Dalam dugaan KPK, demo tersebut diupayakan oleh LE, dengan menggunakan posisinya sebagai Kepala Suku yang ditinggikan dan dihormati masyarakat setempat.
Kendati KPK menghormati keputusan sekaligus hak rakyat lokal sana untuk mengemukakan aspirasinya, tindakan pencegahan di pemanggilan kedua tetap dijalankan.
Salah satu skema utamanya ialah disiagakannya 1.800 personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK menerbitkan surat panggilan kedua pada LE.
KPK dalam hal ini dibantu oleh Polda Papua yang mengaku siap menerjunkan ribuan aparat demi lancarnya pemeriksaan kali ini.