PIKIRAN RAKYAT - Jika dibuat perbandingan antara masing-masing lembaga negara di Indonesia ini, mungkin TNI termasuk salah satu lembaga yang memiliki sedikit keleluasaan dalam menjalankan aktifitasnya. Keleluasaan yang dimaksud disini bukan pada konteks aturan keuangan ataupun kepatuhan pada Undang-Undang. Leluasa yang dipahami adalah leluasa dalam berpikir taktis dan strategis. Aturan yang ada akan dipandang lentur sepanjang itu bisa menunjang pencapaian tujuan.
Ini mungkin bertolak belakang dengan asumsi publik yang cenderung memandang organisasi TNI adalah organisasi yang kaku, otoriter, dan patuh komando. Tidak boleh keluar dari perintah komando, seperti kacamata kuda. Doktrin ini memang ada pada TNI, komando adalah yang tertinggi dan perintah wajib dijalankan, maupun apapun pangkat dan jabatannya, ketika perintah datang, wajib dilaksanakan.
Dalam kacamata rentang komando, memang begitulah adanya. Tapi sejatinya, saat eksekusi di lapangan, sebenarnya para prajurit TNI adalah individu-individu yang kreatif dan dituntut untuk selalu berkreasi. Kalau hanya kacamata kuda, maka anggota TNI tak ubahnya robot.
Baca Juga: Mahfud MD: Akar Masalah Sepak Bola Tanah Air harus Bisa Diungkap TIGF
Pernahkah kita bayangkan, saat prajurit sedang berada di medan tempur atau dalam sebuah operasi darurat, menemukan kendala teknis seperti sarana prasarana dan peralatan yang kurang. Dalam posisi itu, haruskah TNI menunggu dulu instruksi atasan ataukah menunggu dulu suplai barang supaya tidak menyalahi ketentuan? Disinilah keleluasaan itu diberikan atau dalam bahasa lain, diskresi kebijakan.
Pada contoh berbeda, saat anggota TNI berada di masyarakat, menemukan adanya rakyat yang tidak mampu mengelola kebunnya karena tanah yang tandus atau lahan yang tak subur. Apakah kemudian anggota TNI akan beralasan bahwa itu bukan kerjaan dia, tunggu sajalah bantuan dari Dinas Pertanian. Tak mungkin itu dikatakan, karena rakyat adalah jantungnya TNI. Walau TNI bukan ahlinya pertanian, tapi mereka terbiasa berkreasi pada medan sulit. Baliklah ke barak, masuklah ke bengkel, berinovasilah. Maka jadilah produk penyubur tanah, terapkan dimasyarakat. Perlukah SPJ dan segala tetek bengek administratif lainnya? Mungkin perlu tapi terpenting adalah masalah publik diselesaikan dulu.
Kebiasaan berpikir taktis dan strategis sesuai konteks lapangan, itulah yang selalu dicanangkan dan diperkuat pada tubuh TNI, apapun kesatuannya. Di Batalyon mereka dididik bersikap terhadap musuh, taktis dan strategis dalam bertempur. Sementara di Komando Teritorial, mereka dilatih untuk terampil menghadapi segala permasalahan di masyarakat. Ada sisi menghancurkan dan ada sisi kemanusiaan. Dua sisi berbeda, tapi itulah yang harus dikuasai seluruh prajurit TNI, ciri khas yang membedakannya dengan lembaga lain.
Baca Juga: Imbas Kenaikan Harga BBM, Tarif Angkutan Umum di Bandung Naik 30 Persen
Keputusan lapangan sangat menentukan dinamika situasional maka diperlukan pemimpin yang berani secara nyata berhadapan dengan masalah, bukan teori dan asumsi terlebih pencitraan diri. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan retorika kosong.
Menyoroti persoalan di masyarakat, khususnya Jawa Barat, bisa dilihat dari kenyataan yang ada. Setidaknya terdapat beberapa persoalan dasar yang dihadapi masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Pertama, bencana alam yang bermula dari krisis lingkungan. Kedua, keterbatasan dalam tata kelola lahan pertanian, Ketiga, krisis energi yang berdampak pada semua sektor, Keempat, masih ditemukannya potensi-potensi kemunculan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Kelima, ketebatasan dalam mengakses dan mengelola sumber daya air (termasuk lautan),