PIKIRAN RAKYAT - Setelah dilantik sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka kembali posko layanan pengaduan bagi masyarakat Jakarta di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2022.
Adanya pengumuman tersebut, sejumlah warga Ibu Kota mulai berdatangan untuk menyampaikan beberapa laporan atau pengaduan mereka di posko yang disediakan.
Pengaduan yang disampaikan oleh warga Jakarta banyak macamnya dari permasalahan pertanahan hingga dugaan pungutan liar yang bernominal ratusan juta.
Salah satu aduan datang dari warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martia Gunawan terkait pertanahan dan dugaan pungutan liar yang dialaminya.
Baca Juga: Jakarta Pasca-IKN Jadi Perhatian Heru Budi Hartono selama Dua Tahun ke Depan
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," kata Martina, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Dia mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp150 juta hingga sebesar 2,5 persen dari harga tanah oleh oknum di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Menurut Martina, uang tersebut diminta guna mempercepat penyelesaian pembebasan lahan yang dimiliki oleh kliennya, di mana lahan tersebut masuk dalam zona hijau.
Martina juga memberitahukan lokasi lahan tersebut yang berada di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.