PIKIRAN RAKYAT - Rencana investasi dalam proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dinilai merampok negara.
Hal tersebut berkaitan dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menawarkan keuntungan terhadap para investor.
Jokowi menawarkan para investor bisa mendapatkan HGB (Hak Guna Bangunan) selama 160 tahun.
Padahal, biasanya penggunaan HGB paling lama berkisar 25-30 tahunan.
Baca Juga: Pasangan Belum Menikah yang Check-In Hotel Bisa Dipidana, Bos-Bos Hotel Resah
Lebih dari itu, investor atau kontraktor harus memperpanjang HGB mereka.
Selain itu, Jokowi juga memberikan tax holiday selama 30 tahun dan diskon pajak sebesar 350 persen.
Padahal, pajak menjadi salah satu pemasukan terbesar untuk keuangan di Indonesia.
Selain itu, pembangunan IKN juga menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan bersumber dari utang.