PIKIRAN RAKYAT - Dalam sebuah pemberitaan pada 5 Juli 2020, terkuak adanya dugaan perkosaan terhadap anak korban perkosaan yang tinggal di rumah aman milik P2TP2A Lampung Timur.
Perkosaan ini dilaporkan dilakukan oleh Kepala P2TP2A sendiri. ICJR mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas laporan kasus itu.
Laporan adanya tindak pidana ini dilakukan setelah anak korban berhasil melarikan diri dan bercerita kepada keluarganya. Anak korban juga melaporkan dirinya diperintahkan secara paksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dan diberikan imbalan berupa uang oleh Kepala UPT P2TP2A tersebut.
Baca Juga: Dampak Pengesahan UU Keamanan, TikTok Hentikan Aplikasinya di Hong Kong
Menurut keterangan pendamping anak korban, anak korban mungkin bukanlah satu-satunya korban perkosaan oleh Pelaku.
ICJR dalam keterangan tertulisnya, Senin 6 Juli 2020, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas laporan kasus itu.
Perhatian yang serius harus diberikan, sebab kasus ini dilakukan oleh pemimpin unit pelayanan yang memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan dan juga pemulihan kepada anak korban.
Baca Juga: Cara India Minta Warganya Pakai Masker, Paksa yang Langgar untuk Rawat Pasien Covid-19
Pemberatan pidana terhadap pelaku yang merupakan aparat perlindungan anak harus dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat sentral Pelaku yang seharusnya memberikan rasa aman kepada Anak Korban.
Selain tindak pidana perkosaan, terhadap pelaku juga terdapat dugaan dilakukannya perdagangan orang, mengingat anak korban menyatakan dirinya pernah dipaksa untuk berhubungan seksual dengan orang lain oleh Pelaku dan diberikan uang sebesar Rp700.000 di mana Rp200.000 diberikan kepada Pelaku.
Kepolisian harus menelusuri dengan serius keterangan korban ini dan memastikan pula apakah peristiwa ini dialami oleh perempuan dan anak lain yang berada di bawah pengawasan Pelaku.