/photo/2019/02/ctWT13D6pUsgJjmUv5mIWGPJXKfw1TQ15Gumu0LY.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai permintaan Suku Baduy agar dihapus dari destinasi wisata adalah sikap kekecewaan terhadap pemerintah. Kepada “PR”, Rabu 8 Juli 2020, politisi Partai Demokrat dari Dapil Jabar II ini menyebut selama ini pemerintah kurang memerhatikan Suku Baduy, terutama soal perlindungan.
Tak heran kalau kemudian masyarakat Suku Baduy memilih mandiri. Padahal selama ini wilayah adat Baduy menjadi salah satu destinasi wisata terkenal yang cukup jadi andalan.
"Poinnya, surat tersebut adalah keputusasaan masyarakat Baduy yang merasa mereka ditinggalkan oleh pemerintah. Hanya dibuka sebagai destinasi wisata, tapi tidak diurus," kata Dede.
Baca Juga: Kota Sukabumi Zona Hijau dan Sekolah Segera Dibuka, Epidemiolog: Jangan Banyak Orang Asing Masuk
Untuk meluruskan hal ini, Dede meminta pemerintah untuk turun rembug dengan tokoh Suku Baduy. Dia percaya ada jalan tengah agar Suku Baduy tetap bisa jadi destinasi wisata tanpa melupakan asas perlindungannya. Seperti memberi aturan tegas agar kelestarian alam dan budaya Suku Baduy tidak terganggu para turis yang datang.
“Seperti di Bali yang bisa menjaga keasrian budaya dengan mengadakan polisi budaya atau pecalang. Kalau kita pergi ke Bali, kalau memasuki pura, bahkan orang asing pun semua diberikan aturan khusus, harus menggunakan selendang, tidak boleh kalau lagi sedang haid, menghormati, tidak bicara keras, dan itu tegas ada pecalang," ucapnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk lebih mendengarkan keluhan Suku Baduy. Pemerintah harus bisa menjamin Suku Baduy bisa tetap menjalani kepercayaan mereka jika tetap jadi destinasi wisata.
Baca Juga: Ungkap Sisi Lain Nikita Mirzani, Ayu Tng Ting: Kalau Ada yang Macam-Macam, Ngadu ke Dia
"Apakah Pak Jokowi merestui atau tidak surat masyarakat Baduy, tapi kalau mau diambil jalan tengahnya adalah tentu harus ada aturan tegas yang melarang orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.