PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bandara dan pelabuhan adalah kawasan yang rawan penyelundupan terkait keluar masuk barang. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan dari perilaku negatif tersebut.
Seiring hal itu, Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang siap dan patuh menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Otoritas Bandar Udara Wilayah VI menggelar Deklarasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM, Rabu 8 Juli 2020.
Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah VI- Padang, Agoes Soebagio mengatakan, untuk mencapai hal itu, pada akhir Februari 2020, seluruh pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang telah menandatangani pakta integritas. Ini merupakan salah satu syarat menuju pembangunan zona integritas.
Baca Juga: Jadi Host Pengganti Vicky Prasetyo, Onadio Leonardo: Yes, Tapi Kasihan sama Vicky
Selain itu merupakan upaya seluruh jajaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI yang telah bekerja secara bersungguh sungguh dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani.
Dikatakan, hakekat pembangunan zona integritas adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik, sehingga menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi.
Begitu juga budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Pemda Bisa Pantau Implementasi JKN-KIS Lewat Dashboard, Data UHC hingga Profil Peserta Tersaji
Langkah awal menuju predikat WBK-WBBM dimulai dari, pencanangan unit kerja zona integritas yang merupakan komitmen dari unit kerja. Pembangunan unit kerja zona integritas, penilaian di mana tim penilai nasional terdiri dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB).