PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini Perppu Cipta Kerja menjadi bahan perbincangan publik. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada Jumat, 30 Desember 2022 itu menuai komentar dari sejumlah pihak.
Diketahui, penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak diketahui melontarkan kritikannya terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Situasi tersebut pun disadari oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa kalangan akademisi pun ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan itu.
"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri mengkritik kaya gitu, tapi saya katakan kalau secara teori sudah tidak ada masalah. Jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya. Itu sudah sesuai," katanya, 8 Januari 2023.
Baca Juga: Beli BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Konsumen Dilarang Pindah-pindah SPBU
Meski demikian, Mahfud MD menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja tersebut sah. Ia pun menegaskan jika dirinya bertanggung jawab bahwa penerbitan Perppu tersebut sah.
"Iya sah kalau urusan sah. Saya yang tanggung jawab bahwa ini (Perppu Cipta Kerja) sah," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan kebijakan tersebut adalah langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia menyusul situasi global yang mengancam. Ia pun menyebutkan jika dirinya tidak mengikuti sidang kabinet, maka ia mungkin juga akan mengkritik penerbitan Perppu tersebut.
"Saya bicara dunia global seperti di sidang-sidang kabinet, saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet mungkin saya ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu Perppu Cipta Kerja," ucapnya.