/photo/2022/04/01/3667751584.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan ikut mengomentari mengenai kebijakan jalan berbayar atau elektronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Edi Hasibuan mengatakan bahwa kebijakan ERP hanya akan memberatkan masyarakat. Ia meminta wacana itu dibatalkan.
"Kami melihat jika ini diterapkan, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban," kata Edi, dikutip dari Antara News, Kamis 12 Januari 2023.
Menurut Edi, kebijakan itu bukan hanya memberatkan pemilik kendaraan, tetapi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan juga.
Pasalnya, biaya taksi ataupun angkutan umum lainnya akan naik dan dibebankan kepada penumpang.
Baca Juga: Sudah 'Akur' atau Tanda Pamit? Sandiaga Uno Temui Prabowo Subianto di Tengah Isu Hengkang ke PPP
"Kebijakan jalan berbayar pada 25 ruas jalan di Ibu Kota itu semakin memberatkan rakyat dan hanya memindahkan kemacetan ke jalan yang tidak berbayar," katanya.
Akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta itu menuturkan kebijakan ganjil-genap dinilai sudah cukup merepotkan masyarakat. Apalagi harus bayar.
Penjelasan Pj Gubernur Heru Budi Hartono
Pejabat Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan masih membahas mengenai tarif ERP di Jakarta dengan Pemerintah Pusat.