PIKIRAN RAKYAT - Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Nafis membeberkan isi fatwa terkait larangan menerima 'amplop pemilu'. Dia menuturkan bahwa fatwa haram mengenai politik uang tersebut telah dibuat sejak tahun 2000 silam.
Hal itu disampaikan sebagai jawaban untuk Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta agar para ulama mengeluarkan fatwa mengenai hal yang kerap terjadi setiap waktu pemilihan segera tiba tersebut. Cholil Nafis pun mengaku setuju dengan pernyataan yang dikeluarkan Ketum PKB itu.
"Setuju Cak @cakimiNOW. Tahun 2000 lalu MUI sdh mengeluarkan fatwa haram money politic cak. Munggo," ucapnya melalui akun Twitter @cholilnafis.
Pernyataan Cak Imin
Ketua Umum PKB, Cak Imin berharap agar para ulama mengeluarkan sebuah fatwa terkait politik uang yang dinilai merusak citra bangsa dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Hal itu disampaikan dalam acara Ijtima Ulama Nusantara yang digelar di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Jumat, 13 januari 2023.
“Harapan kami doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam ijtima ulama nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum,” tuturnya.
Baca Juga: Dishub Kota Bandung akan Menata PKL sekitar Masjid Raya Al Jabbar: Animo Warga Luar Biasa
Menurut Cak Imin, adanya fatwa itu merupakan penegasan, terutama terhadap mubaligh-mubaligh, agar secara lebih intensif menyampaikan kepada publik bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibandingkan transaksi pragmatis yang ada. Apalagi, sebentar lagi Indonesia akan memasuki masa pemilihan pada tahun 2024 mendatang.
“Ini nampaknya dibutuhkan keseriusan agar kita ingin pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul. Demokrasi yang beradab. Demokrasi yang menghasilkan pemerintahan yang berkekuatan legitimasi yang murni dari masyarakat,” ucapnya.
“Karena itu mohon secara khusus kepada kiai di panggung ke depan lebih proaktif, lebih mendampingi umat dan masyarakat. Agar Setidak-tidaknya tidak terpengaruh di dalam menentukan pilihannya dalam proses transaksi politik,” ujarnya menambahkan.