PIKIRAN RAKYAT - Program Kartu Prakerja masih terus akan berjalan pada tahun 2023. Namun, program yang akan berjalan pada tahun ini tersebut akan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan program Kartu Prakerja yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh akun Instagram @prakerja.go.id, diketahui bahwa program Kartu Prakerja nantinya akan berlanjut pada triwulan pertama tahun 2023 dengan skema normal. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaanya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
“Rapat Komite Cipta Kerja telah memutuskan Program Kartu Prakerja akan berlanjut pada triwulan pertama tahun 2023 ini dengan skema normal,” kata keterangan dalam Instagram @prakerja.go.id, dikutip pada Senin, 16 Januari 2023.
Lantas, apa saja perubahan-perubahan dalam program Kartu Prakerja 2023 tersebut? Berikut penjelasannya sebagaimana yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Kartu Prakerja Masih Dilanjutkan Tahun 2023, Nominal Bantuan Capai Rp4,2 Juta
Baca Juga: Sinopsis Film Unhinged, Kala Russell Crowe Jadi Pembunuh Berantai
1. Bukan program bantuan sosial
Sejak dimulai pada tahun 2020, program Kartu Prakerja menjalankan misi ganda, yaitu sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja dan bantuan sosial sehingga menjadi program semi-bansos. Namun, mulai tahun ini, program Kartu Prakerja hanya fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.
2. Pendaftar Kartu Prakerja
Tak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini, penerima bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya diperbolehkan untuk mendaftar program Kartu Prakerja. Kebijakan itu ditetapkan lantaran pada tahun ini, Kartu Prakerja bukan lagi program semi-bansos.
3. Nilai manfaat lebih besar
Total nilai manfaat yang akan didapatkan oleh penerima adalah Rp4,2 juta. Adapun, jumlah tersebut terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet sebesar Rp600 ribu, dan insentif pengisian survei sebesar Rp100 ribu.