PIKIRAN RAKYAT - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu tantangan dalam mengupayakan penurunan pengangguran di Indonesia adalah menangani penganggur yang mengalami hopeless of job atau merasa tak mungkin memperoleh pekerjaan. Dari total 8,4 juta penganggur, sebanyak 2,8 juta atau 33,45 persen di antaranya mengalami hopeless of job.
Dari 2,8 juta orang yang mengalami situasi hopeless of job tersebut, sekitar 76,90 persen berpendidikan rendah (lulusan SMP ke bawah).
"Jadi karena tingkat pendidikan rendah, mereka tak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka," kata Ida Fauziyah saat menjadi narasumber dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) bertema Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Pengurangan Angka Pengangguran' di Sentul International Covention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Januari 2023.
Ida mengatakan, tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Tantangan ketiga adanya nilai budaya kerja baru.
"Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru. Misalnya nilai work-life-balance, pekerjaan yang bermakna dan worktainment," kata Ida Fauziyah.
Tantangan keempat, lanjut Ida Fauziyah, yakni risiko mismatched atau ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan akibat digitalisasi. "Digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja, serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel, " ujarnya.
Ida Fauziyah menambahkan, kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja yakni menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. "Kemnaker telah membuat kebijakan Active Labour Market Policy (AMLP) untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan penurunan pengangguran," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim bahwa pemerintah sudah memiliki strategi khusus untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.
Baca Juga: Gedung DPRD DKI Jakarta Digeledah KPK, Ali Fikri Ungkap Penyebabnya