PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana subsidi kendaraan listrik perlu mendapatkan restu atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Menurut keterangan Sri Mulyani, DPR memiliki hak budget, oleh karena itu pihaknya pun harus berkonsultasi dengan DPR terkait dengan hal tersebut.
"Dalam hal ini kalau ada insentif baru yang terutama menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kami harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena DPR memiliki hak budget juga," katanya, dikutip pada Sabtu, 28 Januari 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan, pembahasan subsidi kendaraan listrik dalam lingkungan internal pemerintah telah sampai ke tahap finalisasi. Diketahui, pemerintah telah menetapkan besaran insentif dan kementerian mana yang akan menjadi kuasa pengguna anggaran untuk alokasi subsidi.
Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun telah mengungkapkan bahwa aturan terkait besaran insentif kendaraan listrik akan keluar pada awal Februari 2023. Berdasarkan keterangan Luhut, hal tersebut dilakukan guna mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV).
“Kita sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Sekitar Rp7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut pun menjelaskan kesiapan Indonesia dalam membangun ekosistem menuju transformasi KBLBB. Adapun, kesiapan tersebut ditunjukkan dengan dibangunnya proyek kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Tanah Kuning, Kalimantan Utara.
"Ekosistem yang kita bangun ini sudah ada raw material-nya, refinery-nya, EV battery-nya, semua sudah tersusun. Ini sudah berjalan dan Presiden akan groundbreaking tanggal 27 Februari 1.400 Megawatt dari 10.000 Megawatt di Sungai Kayan dan sekitarnya. Jadi ini one of the largest and greatest downstream industry akan ada di Tanah Kuning nanti," ucapnya.