PIKIRAN RAKYAT - Mantan Wakil Presiden ke-6, Jusuf Kalla menyinggung pengelolaan tambang di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, untuk kembali dikelola masyarakat dan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan saat pertemuan pengusaha bertajuk "Dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia" di Makassar, Senin, 30 Januari 2023.
Dia pun mendukung Pemerintah Sulsel untuk mengambil alih pengelolaan tambang sebagai sumber daya alam (SDA) di Luwu Timur yang saat ini dikelola oleh PT Vale. Apalagi, berkaca dari konflik yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) beberapa waktu lalu.
"Kita tidak punya tambang, ada tapi dikelola PT Vale. Ini harus dikembalikan ke masyarakat, supaya tidak terulang lagi konflik yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah," ucap Jusuf Kalla.
Baca Juga: Akibat Tertimbun Longsor, Dua Pekerja Tambang Emas Ilegal di Jambi Tewas
Menurutnya, konflik yang terjadi di PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, harus dicegah dan jangan dibiarkan terjadi di pertambangan nikel Luwu Timur. Dia pun mengatakan konflik itu dipicu karena adanya ketidakadilan tenaga kerja China yang mendapat upah bahkan empat kali lebih banyak dibanding pekerja lokal. Selain itu, dari segi sosial, terjadi komunikasi yang tidak berkembang.
"Supaya ini tidak terjadi, bukan berarti mereka pulang tapi kita harus maju, jangan dari kekayaan (SDA) itu, hanya upah yang kita dapatkan," kata Jusuf Kalla.
Dukungan untuk Sulsel
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman telah menyampaikan secara langsung bahwa dia menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2022 lalu.
Baca Juga: Mahfud MD 'Berbisik' Lantang Soal Pungli Tambang, Ketua IPW: Pak Presiden, Bentuklah Satgas Mafia
“Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami. Di mana kami kaya raya (sumber daya alam), dan kami hanya jadi penonton," tuturnya.