/photo/2022/11/21/4270160246.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar memberikan usulan menghapus jabatan gubernur dalam pemerintahan republik Indonesia. Ia menjelaskan beberapa alasan mengapa jabatan gubernur lebih baik dihapuskan.
Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menjelaskan penghapusan jabatan gubernur bisa digunakan untuk efisiensi anggaran.
"Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat. Terjadi penumpukan di situ," tuturnya saat menghadiri acara Mimbar Kebangsaan "Road Map dan konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat Selasa, 31 Januari 2023.
Cak Imin menjelaskan fungsi dan koordinasi antara gubernur dan bupati serta wali kota juga tak berjalan baik. Karenanya, seringkali suara dari gubernur tak didengar para pejabat lainnya.
Baca Juga: Seorang Pria di Jakarta Barat Ditangkap Usai Aniaya Isteri dan Anak
"Gubernur ngumpulin bupati atau wali kota sudah tidak didengar. Karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah sama dengan (pemerintah) pusat," ucapnya.
"Lebih baik dipanggil menteri daripada dipanggil gubernur, itu alasannya. Sehingga, alasannya tidak efektif jabatan gubernur ini," ujarnya.
Bagi Cak Imin, keberadaan gubernur dalam sistem pemerintahan tidak efektif. Sementara anggaran yang diperlukan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) juga relatif besar.
Karena itu, ia mengusulkan jabatan gubernur diganti dengan setara direktur jenderal atau direktur kementerian.