kievskiy.org

Politik Dinasti: Demokrasi dengan Syarat

Ilustrasi politik dinasti, oligarki, dan nepotisme.
Ilustrasi politik dinasti, oligarki, dan nepotisme. /Pikiran Rakyat/Fian Afandi Pikiran Rakyat/Fian Afandi

PIKIRAN RAKYAT - Istilah dinasti politik kembali ramai dibicarakan. Setahun menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, berbagai perkembangan politik menjadi sorotan.

Keluarga Presiden Joko Widodo, salah satunya. Alasannya, sejak putera pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo, dan menantu, Muhammad Bobby Afif Nasution, menjadi Wali Kota Medan, sekarang putera bungsunya pun menyatakan akan terjun dalam dunia politik. Meski belum diketahui pasti targetnya, tapi Kaesang Pangarep disebut sudah menyatakan niatnya.

Berbicara dinasti politik, fenomena itu bukan hanya terjadi saat ini. Ada dinasti Ratu Atut Chosiyah yang kerabatnya menduduki jabatan politik penting di Provinsi Banten. Selain Atut yang merupakan mantan Gubernur Banten, ada pula adiknya, adik tirinya, iparnya, anak-anaknya, dan menantunya yang menduduki jabatan bupati ataupun wali kota.

Ada pula dinasti Sukarmis di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Ia dan ke tiga anaknya pun memiliki jabatan politik di tingkat kabupaten ataupun provinsi. 

Lalu, ada dinasti politik Ismunandar di Kutai Timur, Kalimantan Timur, di mana ia berperan di eksekutif sementara istrinya di legislatif. Model yang sama juga terjadi di Kota Bandung. Saat mantan Wali Kota Bandung Oded M. Danial menjabat, istrinya, Siti Muntamah, menjadi anggota DPRD Jawa Barat.

Istri juga sering ditempatkan sebagai penerus jabatan politik suami. Misalnya, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang jabatannya dilanjutkan mantan istrinya, Anne Ratna Mustika. 

Lalu, jabatan Wali Kota Cimahi dari Itoc Tochija yang dilanjutkan ke istrinya, Atty Suharti. Ada pula mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin, yang posisinya dilanjutkan ke istrinya, Anna Sophana.

Firman Manan, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran mengatakan, fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. 

"Studi dinasti politik menunjukkan bahwa 1/3 politik di dunia pernah atau sedang mengalami fenomena dinasti politik. Itu memang bukan sesuatu yang spesifik terjadi di Indonesia. Ada banyak pengertian tentang dinasti politik. Salah satunya menyatakan bahwa bentuknya adalah pewarisan jabatan politik tanpa jeda. Contohnya, jabatan kepala daerah yang mulanya dijabat sang suami, lalu dilanjutkan oleh istri atau anaknya dengan tanpa jeda," kata dia.

Pengertian kedua, dinasti politik tidak hanya dalam satu jabatan, tapi dalam beberapa tingkatan jabatan yang sifatnya menyebar. Misalnya, bapaknya gubernur, anaknya bupati, keponakannya anggota DPRD, dan lainnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat