PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) tidak efektif. Pasalnya, pelaksanaan pemilu memerlukan anggaran yang besar sehingga berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan.
"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 3 Februari 2023.
Menurutnya. pemilihan gubernur secara langsung tidak efektif karena posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu untuk dikaji ulang.
"Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar dia yang menjabat Wakil Ketua DPR RI.
Pria yang biasa disapa Cak Imin ini menyebutkan gagasan terkait peniadaan jabatan gubernur akan ditempuh melalui DPR RI dengan cara mengusulkan naskah kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Iya kita 'ngusulin' naskah ke Baleg, segera (diajukan naskahnya)," katanya.
Jokowi Buka Suara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penghapusan jabatan gubernur akan membuat rentang kontrol atau pengaturan dari pusat ke bupati/wali kota terlalu jauh.
Hal itu disampaikan Presiden menyikapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar jabatan gubernur ditiadakan lagi pemilihannya pada pilkada mendatang.