PIKIRAN RAKYAT - Ferdy Sambo menghadapi sidang pembacaan vonis kasus pembunuhan terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin, 13 Februari 2023. Sidang tersebut praktis menyedot perhatian banyak pasang mata mengingat publik telah mengawal proses peradilan sejak akhir 2022 lalu .
Memafhumi tingginya atensi masyarakat terhadap kasus yang melibatkan Mantan Kadiv Provam itu, Pakar Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), Dr. Hery Firmansyah angkat bicara. Hery meyakini tekanan silih berganti menghampiri Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso selama proses pembuatan putusan terhadap para terdakwa, terutama Ferdy Sambo.
Kendati demikian, dia mewanti-wanti agar masyarakat menyiapkan 'ruang di hati' untuk menerima putusan hakim, baik kelak lebih ringan atau justru lebih berat dari tuntutan yang diberi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hemat Hery, perlu dipahami juga bahwa hakim adalah 'wakil Tuhan' karena setiap proses penegakan hukum berpegang teguh pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Di samping itu, peran hakim dalam membuat putusan tentunya didasari oleh 3 prinsip utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meski begitu dalam praktiknya, Heru tak menampik bila poin keadilanlah yang lebih sering dikedepankan.
Baca Juga: Meski Hati Legowo, Ibu Brigadir J Tetap Minta Keadilan
"Akan tetapi jangan lupa, dua hal yang lain seperti kepastian hukum dan kemanfaatan jadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan hakim itu sendiri," ucapnya.
Bicara soal vonis 'wakil Tuhan', Hery juga menilai ketetapan tersebut rawan memicu polemik di tengan masyarakat. Kontroversi, katanya, rentan terjadi lantaran kata 'adil' dalam kamus masyarkat tidak dapat didefinisikan secara gamblang. Hal ini karena dalam filsafat pun, keadilan sulit untuk diukur.
"Misalnya, kok ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memang bagaimana keadilan masyarakat itu abstrak karena setiap orang memiliki persepsi, punya keinginan yang berbeda," kata Hery.
Oleh karena itu, pemahaman akan keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Selama proses dilaksanakan dengan sehormat-hormatnya dengan proses yang dilakukan secara konstitusional, publik diharap tak hanya menilai hasil akhirnya saja.