PIKIRAN RAKYAT - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai aksi gerombolan Brimob saat sidang Tragedi Kanjuruhan sebagai bentuk arogansi aparat. Mereka pun menyayangkan kehadiran mereka di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 14 Februari 2023.
"Persidangan #TragediKanjuruhan seharusnya dibuka untuk keluarga korban dan Warga sebagai sebuah bentuk akuntabilitas, bukan malah menjadi ruang untuk menampung arogansi aparat," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @KontraS, Rabu, 15 Februari 2023.
Selain KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyayangkan aksi personel Brimob tersebut. Kehadiran mereka untuk 'menyemangati' rekannya itu justru dinilai telah melakukan Penghinaan terhadap Pengadilan (Contempt of Court).
"Sidang tragedi Kanjuruhan kali ini lebih heboh dari biasanya. Puluhan brimob hadir untuk "menyemangati" rekannya. Eh, menyemangati atau membuat gaduh ya?," ucapnya.
Baca Juga: Dua Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan dari Arema FC Dituntut 6,8 Tahun Penjara
"Puluhan anggota brimob ini menyoraki jaksa dan membuat kegaduhan di sekitar ruang sidang. Padahal, sidang kanjuruhan hari ini sudah memasuki tahap yang paling krusial, ada proses pembuktian dan penuntutan," tutur YLBHI menambahkan.
Mereka menilai, anggota Polri semakin menunjukkan arogansi kekuasaan dan kekuatannya untuk mengintimidasi JPU dan Majelis Hakim. Dari penjelasan YLBHI, intimidasi kepada JPU bukan hanya secara verbal, tapi juga dengan fisik (menyikut).
"YLBHI memandang, bahwa kehadiran puluhan anggota brimob di ruang persidangan dilakukan untuk mengintimidasi JPU dan Hakim, dengan dalih menyemangati terdakwa," ujar YLBHI.
Kronologi
Puluhan anggota Brimob tersebut melontarkan teriakan dan sorakan di depan ruang sidang Tragedi Kanjuruhan Malang. Hal ini baru pertama kali terjadi, selama kasus Tragedi Kanjuruhan disidangkan.