PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti harta Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, harta pejabat Ditjen Pajak tersebut mencapai sekitar Rp56 miliar, sehingga diduga tidak sesuai dengan profil kekayaan yang dimilikinya.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa tak ada larangan bagi para pejabat memiliki harta kekayaan atau aset dengan jumlah yang besar, asalkan sesuai dengan profilnya.
"Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di announcement banyak yang jumbo, yang jadi masalah kan profilnya enggak match. Jadi jangan jumbo ini kementerian, kalau profilnya match enggak apa-apa. Misalnya bapaknya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu," ujar Pahala Nainggolan di Jakarta dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat, 24 Februari 2023.
Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa KPK hingga saat ini belum memeriksa lebih detail terkait harta kekayaan yang dimiliki Rafael. Namun, Pahala mengaku aset dan harta kekayaan Rafael tak sesuai dengan profilnya yang saat ini menjabat di posisi eselon III.
Baca Juga: Sri Mulyani Kutuk Anak Rafael Alun Trisambodo yang Aniaya Anak Pengurus GP Ansor: Tindakan Keji
"Jadi kalau kasus yang pejabat pajak ini, kita bilang profilnya enggak match, dia eselon III dan kalau di announcement dilihat detail isinya gitu kan, banyaknya aset ya, aset diam. Nah kita belum lihat lagi secara detail atau belum periksa sebenarnya yang pertama apakah masih ada lagi aset yang lain," ucapnya.
Ia pun menegaskan kembali bahwa tak menjadi sebuah masalah jika seorang pejabat mempunyai harta bernilai miliaran, asalkan profilnya sesuai dan asal harta kekayaannya jelas.
"Jadi komentar saya untuk Rp50 miliar ya kalau gede enggak gede, enggak penting, tapi yang penting profilnya sementara ini belum nyambung," tuturnya.
Mengenai itu, Pahala juga menyampaikan bahwa tim yang terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK sudah mulai bergerak untuk memeriksa seluruh harta kekayaan Rafael.