PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara mengenai isu transaksi janggal senilai Rp300 triliun yang ditudingkan kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Seperti diketahui, kecurigaan ini muncul pertama kali dari keterangan Menko Polhukam, Mahfud MD dengan dibantu data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk itu, Sri Mulyani memastikan akan menemui kedua pihak tersebut.
"Tadi saya sudah komunikasi dengan pak Mahfud (Menko Polhukam) dan pak Ivan dari PPATK (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," katanya saat berkunjung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, dikutip Jumat, 10 Maret 2023.
"Surat (soal transaksi janggal) baru saya terima tadi pagi. Saya belum lihat suratnya. Saya sudah scan," katanya lagi.
Baca Juga: Audit Kebakaran Depo Plumpang, Anggota Komisi VII DPR Minta Libatkan Lembaga Independen
Sehubungan dengan surat dari PPATK, Sri Mulyani mengatakan sejatinya surat itu datang rutin setiap tahunnya. Melalui surat tersebut, PPATK menyerahkan informasi terkait transaksi kepada Kemenkeu.
Sri Mulyani melanjutkan, sejak 2009 hingga 2023 terdapat sebanyak 196 surat PPATK yang sampai ke tangan Kemenkeu. Sebagiannya, kata dia, sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal terkait.
"Ada yang dilakukan inseminasi. Kalau kasus terbukti ada hukuman disiplin, dicopot atau dikeluarkan. Itu semua ada statusnya. Menurut pak Ivan masih ada 70 yang perlu keterangan tambahan, kami akan sampaikan," ujar dia.
Adapun mengenai angka transaksi, Sri Mulyani mengaku tidak menemukannya di dalam surat sehingga mustahil ia mengetahui berapa jumlahnya.