PIKIRAN RAKYAT - Mahfud MD mengatakan bahwa masalah hukum akan timbul apabila Pemilu dipaksakan ditunda. Undang-Undang Dasar harus diubah seandainya Pemilu ditunda dan untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan biaya yang mahal.
Menurut Mahfud MD, mengubah UUD memakan biaya politik, biaya sosial, juga biaya uang yang akan jauh lebih mahal ketimbang menunda Pemilu.
"Oke, Pemilu ndak jadi, terus caranya ini gimana dong kalau harus ditunda, diubah UUD," ujar Menko Polhukam Mahfud MD, saat kunjungan kerja (kunker) ke Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu, 19 Maret 2023.
Periode kedua kepemimpinan Joko Widodo akan habis pada 20 Oktober 2024. Konstitusi memerintahkan pemilihan presiden digelar lima tahun sekali dengan masa jabatan pada satu periodenya adalah lima tahun.
Jadi tanggal 20 Oktober habis, terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda Pemilu, ya harus mengubah UUD karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu," kata Mahfud.
Ia mengatakan, jadwal pemilu itu merupakan muatan konstitusi bukan muatan undang-undang. "Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang tapi jadwal definitif periodik adalah muatan konstitusi tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi," katanya, dikutip dari Antara, pada Minggu, 19 Maret 2023.
Ia menjelaskan, pembuat konstitusi diasumsikannya adalah partai politik (parpol) yang berada di MPR atau lembaga eksekutif yang beranggotakan parpol, maka tidak mungkin ada perubahan konstitusi karena syarat mengubah konsitusi harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR.
"Kalau sekarang mau ada perubahan jadwal Pemilu lalu MPR mau bersidang. PDIP ndak mau hadir, Nasdem ndak mau hadir, ndak mau ditunda, Demokrat tidak mau, maka tidak kuorum, tidak sampai 2/3 yang hadir di sidang itu," katanya.
Baca Juga: Erick Thohir Resmikan Sekretariat PSSI Pers di GBK Arena