kievskiy.org

Larangan Bukber Dinilai Dukung Transisi Menuju Endemi, Pengamat: akan Mengganggu Pelayanan

Ilustrasi buka bersama./
Ilustrasi buka bersama./ /Pexels/Fauxel Pexels/Fauxel

PIKIRAN RAKYAT - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai larangan buka bersama (bukber) untuk pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung masa transisi menuju endemi.

"Menurut saya, mungkin pesan atau arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan larangan buka puasa bersama itu ditujukan agar pejabat dan ASN ikut mendukung upaya transisi dari pandemi ke endemi," kata Prof. Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu 25 Maret 2023.

Meskipun penularan Covid-19 mengalami penurunan, lanjutnya, bukan berarti pandemi berakhir sepenuhnya. Sehingga masih perlu untuk waspada mengenai Covid-19 terutama bagai pejabat dan ASN agar tidak tertular.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19, yakni dengan melarang pejabat atau ASN menggelar kegiatan buka puasa bersama selama bulan puasa tahun ini.

Baca Juga: Wamenkumham Laporkan Keponakannya ke Polisi, Tak Terima Namanya Dipakai untuk Minta Uang

"Kalau pejabat atau pegawai (ASN, red.) tertular Covid-19, tentu akan mengganggu pelayanan publik dan pada akhirnya masyarakat juga yang akan dirugikan," kata Guru Besar Bidang Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Arahan Jokowi

Sebelumnya, beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin yakni:

1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat