PIKIRAN RAKYAT - Lagi, kasus flexing di kalangan pejabat kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini, salah satu oknum pegawai Dinas Perhubungan berinisial MA dipanggil Inspektorat Pemprov DKI Jakarta buntut adanya aktivitas keluarga pamer harta di media sosial.
MA diketahui sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Yang bersangkutan dilaporkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk menjalani pemeriksaan.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta bergegas menindak dengan memanggil MA untuk melakukan klarifikasi. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, mengatakan, pihaknya tak akan segan memberi sanski apabila pejabat itu terbukti bersalah.
Adapun penanganan kasus ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya MA akan diperiksa oleh tim internal yang terdiri dari unsur atasan, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
Baca Juga: Kode Redeem FF 31 Maret 2023, Spesial Sambut Akhir Pekan
"Kami langsung bergerak melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika memang terbukti adanya pelanggaran disiplin tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, di Jakarta, Jumat.
"Apabila terbukti adanya pelanggaran disiplin, tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Deretan Pejabat yang Tersandung Kasus Flexing
Ramainya penanganan terhadap kasus flexing keluarga pejabat dipantik kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy, anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Saat itu, di samping aksi brutalnya, Mario Dandy disorot karena gemar memamerkan gaya hidup mentereng dengan mengendarai motor gede dan mobil mewah.
Setelah itu, beberapa keluarga pejabat lain turut mendapat sorotan tajam dari publik di antaranya Eko Darmanto (Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta), Andhi Pramono (Kepala Bea Cukai Makassar), Sudarma Harjasaputra (Kepala Badan Pertahanan Nasional), hingga terakhir, Sekda Riau SF Hariyanto.