PIKIRAN RAKYAT - Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN sampai dengan bulan Maret (Triwulan I) tahun 2023 sebesar Rp1,194 Triliun atau sebesar 15,77 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian triwulan I tahun anggaran 2022 sebesar 12,72 Persen.
Namun begitu dalam paparan yang disampaikan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahyanto, anggaran tersebut lebih banyak diserap oleh program dukungan manajemen bukan program pengelolaan dan layanan pertanahan serta program penyelenggaraan penataan ruang.
"Setelah di elaborasi capaian anggaran output prioritas tahun 2023 masih terdapat realisasi anggaran yang belum digunakan sama sekali pada tiga jenis kegiatan (Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dan Data Tanah Ulayat)," kata Guspardi, kepada Pikiran-rakyat.com, Selasa 11 April 2023.
Sementara itu dia menyebutkan, tiga jenis kegiatan lainnya (peta zona nilai tanah, akses reform dan SK redistribusi tanah) capaian anggarannya baru berkisar antara 0,02-0,04 persen. Tentu bagi Guspardi hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa enam jenis kegiatan yang disebutkan di atas realisasi anggarannya belum bergerak signifikan.
"Apakah ada kendala yang dihadapi dalam persoalan ini sehingga capaiannya belum menggembirakan," tutur Guspardi.
Tak hanya itu, Guspardi juga menyoroti adanya pemotongan anggaran dari pemerintah dalam hal ini kementerian Keuangan terhadap Kementerian ATR/BPN sebesar Rp411,66 Miliar. Sumber dana yang dipotong adalah Rupiah murni dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
Untuk jenis belanja barang dan belanja modal bisa dilakukan penyesuaian walau ada pemotongan anggaran. Namun teruntuk belanja pegawai menurutnya pemotongan Automatic Adjustment dirasa kurang pas. Sebab jumlah pengeluaran untuk belanja pegawai ketika diajukan kepada Kemenkeu dan Bapenas tentu sudah terukur berdasarkan jumlah pegawai menurut golongan dan jabatan dan lain sebagainya.
Baca Juga: Prabowo Subianto Soal Pertemuannya dengan Cak Imin: Kami Tukar Menukar Informasi
"Bagaimanapun belanja pegawai itu merupakan kewajiban negara untuk membayarkannya," kata Politisi PAN itu.