PIKIRAN RAKYAT - Satuan tugas (Satgas) bentukan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut transaksi janggal Rp349 triliun, menuai kritik dari para anggota dewan khususnya Komisi III DPR.
Kritik tersebut dilayangkan saat rapat Komisi III DPR RI dengan Mahfud, Menteri Keuangana (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023.
Sebagian besar anggota Komisi III DPR yang bersuara dalam forum menyampaikan keberatannya terhadap komposisi anggota Satgas yang dikhawatirkan menyebabkan kinerjanya ke depan kurang independen.
Kutipan di atas merupakan salah satu dari lima artikel populer di kalangan Pikiran-Rakyat.com Kamis, 13 April 2023. Berikut kami ulas selengkapnya di bawah ini.
Baca Juga: Negara Kita Sedang Dilanda Krisis Moralitas
1. Riuh Penolakan terhadap Satgas Bentukan Mahfud MD, DPR Minta Dirjen Bea Cukai Didepak dari Tim
Satuan tugas (Satgas) bentukan Menko Polhukam Mahfud MD ramai ditolak Komisi III DPR RI. Anggota dewan meminta beberapa pihak untuk dikeluarkan dari tim, sehingga tujuan supervisi kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun itu dapat dicapai dengan efektif.
Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU itu membentuk satgas dengan jajaran anggota antara lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Kejaksaan Agung, BIN, dan Kementerian Polhukam.
Riuh penolakan itu terjadi ketika berlangsungnya rapat Komisi III DPR RI dengan Mahfud, Menteri Keuangana (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023.