Negara Kita Sedang Dilanda Krisis Moralitas

PIKIRAN RAKYAT - Kritikan yang disampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah beberapa kali terdengar. Tapi setelah KPK dipimpin Firli Bahuri kritikan seperti itu makin sering dikemukakan. Belakangan bahkan beberapa mantan komisioner KPK menyampaikan pengaduan agar Firli diperiksa oleh Dewan Pengawas.

Tentu saja kita merasa prihatin. Di satu sisi kita melihat bahwa masyarakat masih peduli terhadap penyelenggaraan pemberantasan korupsi, tapi juga merasa khawatir akan mengarah ke mana komisi ini selanjutnya. Masalahnya, selama menjalani operasionalnya KPK harus mampu menampilkan kinerja yang kredibel. Demikian juga sosok para penyelenggaranya. Kredibilitas sepenting itu mustahil akan terpenuhi jika para komisioner yang menjadi penyelenggaranya diragukan integritasnya.

Intinya, masyarakat tidak mengharap agar KPK cuma sebatas bekerja sebagaimana lembaga negara lainnya. Sebagian besar masyarakat sudah cukup lama merasa kecewa terhadap penyelenggaraan negara yang berlangsung seperti sekarang ini. Rendahnya kepercayaan seperti itu akan membawa dampak yang kurang baik.

Kita saksikan bagaimana kerja DPR. Para wakil rakyat sudah memperoleh fasilitas yang sangat berlebih dari negara. Tapi bagi mereka tampaknya hal itu belum cukup. Belakangan viral video yang merekam ucapan salah seorang anggota DPR yang meminta paket lebaran dari salah satu BUMN. Alasannya, untuk mereka bagikan kepada konstituennya.

Video tersebut jelas-jelas sangat memalukan. Masyarakat sangat mengharap agar penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan cara-cara yang bermartabat. Etika dan moralitas menjadi salah satu kriterianya. Jika para penyelenggara negara mengabaikan norma-norma sepenting itu berarti negara ini dikelola dengan langkah-langkah yang sangat tidak patut.

Perkara yang saat ini melibatkan Alun Trisambodo juga sangat melukai perasaan masyarakat. Jika rakyat dituntut agar taat membayar pajak, pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakannya justru memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Karena kita percaya bahwa operasional pemerintahan sebagian besar sangat tergantung pada besar kecilnya pemasukan dari pajak, apa yang dilakukan pejabat pajak seperti itu mesti dihukum seberat-beratnya.

Mungkin tidak terlalu berlebihan jika kita menganggap negara ini sedang dilanda krisis moralitas. Tidak ada gunanya kita bersemangat berbicara tentang nilai-nilai luhur Pancasila jika moralitas penyelenggara negaranya sendiri serendah itu.

Kita juga ingin menggugah para pemimpin keagamaan. Meski negara kita bukan negara agama, tapi ada lima agama yang diakui oleh negara. Mestinya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran setiap agama terpancar dengan jelas, menjadi acuan penyelenggaraan negara di berbagai bidang. Maraknya berbagai kasus korupsi menunjukkan penodaan terhadap agama.

Kita ingin menekankan, saat ini martabat bangsa dan negara sedang dipertaruhkan. Para pemimpin, apakah itu di lingkungan pemerintahan maupun di jajaran partai politik, seolah sedang terlena sebatas berbicara dan bertindak berlandaskan pada emosi semata. Mereka tampaknya tidak merasa perlu untuk mengembangkan akal sehat.

Berbeda

Harus kita akui wawasan yang dimiliki para pemimpin bangsa saat ini sangat jauh berbeda dengan yang dicontohkan para pemimpin bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Makin jarang kita ungkap bagaimana sederhananya kehidupan Bung Hatta. Padahal dia adalah proklamator dan wakil presiden. Bukan hanya ditingkat pemerintahan pusat di daerah pun para pemimpinnya teguh berpegangan pada nilai-nilai moralitas.

Apa yang menjadi pendorongnya sehingga mentalitas para pemimpin kita saat ini sudah demikian parah? Faktor yang paling mudah kita tebak adalah keserakahan. Materi menjadi satu-satunya capaian yang mereka banggakan. Sebaliknya, integritas mereka abaikan.

kievskiy.org