PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Tak jua berhasil dirampungkan, Jokowi heran mengapa butuh waktu begitu alot untuk meresmikan aturan tersebut.
Pasalnya, dia sudah menyampaikan akan segera mengeluarkan surat presiden (surpres) terkait pembahasan itu, namun RUU tak juga selesai dibahas.
"Saya sudah sampaikan juga pada DPR, kementerian terkait segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya, sudah kami dorong sudah lama kok, masa nggak rampung-rampung?" kata Jokowi di Depok, Jawa Barat, Kamis, 13 April 2023.
RUU Perampasan Aset saat ini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 sebagai bagian dari usulan Pemerintah. 10 tahun RUU berlalu sejak diusulkan pada 2012 lalu. Namun pembahasannya di meja paripurna belum jua menunjukkan hasil.
"Kami terus mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan, penting sekali UU ini," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah memiliki rencana untuk menggelar rapat konsolidasi percepatan pemberian persetujuan draf aturan Perampasan Aset di Indonesia.
Terdapat enam unsur pimpinan instansi yang dimintai persetujuan draf naskah akademik dan RUU. Satu pimpinan lembaga yang belum memberi paraf persetujuan adalah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, pimpinan lima instansi lainnya sudah memberikan paraf persetujuan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.