kievskiy.org

Awbimax Dibela Menkopolhukam Soal Kritikan Infrastruktur di Lampung, Mahfud MD: Bima Punya Hak Konstitusional

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. /Antara/Laily Rahmawaty

PIKIRAN RAKYAT – Pemilik akun TikTok Awbimax Reborn, Bima Yudho dilaporkan oleh advokat Lampung Gindha Ansori usai mengkritik infrastruktur di Lampung yang tak layak. Gindha menilai Bima telah menyebar hoaks dan menebar rasa kebencian berdasarkan SARA.

Bima Yudho dilaporkan Gindha Ansori dengan tudingan pelanggaran UU ITE. Hal itu pun langsung mendapat kritik dari masyarakat.

Pasalnya, banyak masyarakat terutama warga Lampung yang setuju dengan pernyataan Bima Yudho. Bahkan setelah bima buka suara, tak sedikit yang ikut memperlihatkan infrastruktur yang tak memadai, dan jalanan yang rusak.

Usai dilaporkan dan dibungkam oleh advokat Lampung itu, Awbimax langsung meminta perlindungan ke pemerintah Australia. Pemuda asal Lampung itu kemudian mendapat Protection Visa 866, dia bahkan bisa tinggal permanen di Australia.

Baca Juga: Mahfud MD Bakal Turun Tangan Jika Keluarga Bima ‘Awbimax’ Dapat Tekanan: Saya Tidak Boleh Diam

Tak berselang lama, Bima menyebut bahwa keluarganya juga mendapat tekanan dan intervensi dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum (APH). Hal itu membuat Bima sempat syok dan merasa kasihan pada kedua orangtuanya.

Tindakan dari pemerintah dan penegak hukum tersebut dinilai sebagai bentuk lemahnya demokrasi di Indonesia. Publik merasa masyarakat tidak punya kewenangan untuk menyampaikan keluhan mereka.

Pemikiran tersebut langsung dibantah oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, Bima justru punya hak untuk menyuarakan pendapatnya.

Bahkan menurut Mahfud MD, Bupati tak punya hak mengintervensi kritikan dari Bima tersebut. Sebaliknya, seharusnya Bupati dirasa memiliki kewajiban moral untuk merealisasikan kritik dari masyarakat.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat