kievskiy.org

Hasto Ungkap PDIP Tak Menutup Pintu untuk Kerja Sama Politik, Singgung soal Peristiwa Setelah Pilpres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta pada Sabtu, 15 April 2023.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta pada Sabtu, 15 April 2023. /Antara/Narda Margaretha Sinambela)

PIKIRAN RAKYAT –  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan jika partainya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerja sama politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, kerja sama itu dapat dilakukan dengan semangat gotong royong.

"Semangat PDI Perjuangan dalam membangun kerja sama itu dengan gotong royong. Itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa," ujarnya, dikutip pada Minggu, 16 April 2023.

Hasto menyebutkan jika PDIP siap membangun poros dengan partai lain untuk mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hasto pun mengharapkan  kerja sama politik yang dibangun PDIP tidak akan bersifat pragmatis dan lebih mengedepankan agenda pemerintahan.

"Misalnya terkait dengan pangan, PDI Perjuangan mendorong kedaulatan pangan, sehingga akan sulit bekerja sama dengan partai yang hobinya impor pangan. Jadi, kami dorong kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, sebagai platform yang harus dibahas dalam kerja sama politik," ucapnya.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi dengan 5 Ketum Parpol Jadi Sinyal Keberadaan King Maker Pilpres 2024

Menurut Hasto, pembicaraan soal kerja sama politik semakin kuat setelah sosok capres dan cawapres diumumkan oleh parpol.

"Baru kemudian akan terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama tersebut dan nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri yang memimpin secara langsung dan tentu saja bersama Pak Jokowi karena beliau juga dari PDI Perjuangan," tuturnya.

Ia pun menilai bahwa kerja sama politik merupakan hal yang diperlukan, mengingat peristiwa setelah Pilpres 2014.  Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut menceritakan soal kondisi yang terjadi setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden pada pada Pilpres 2014.

Saat itu, Jokowi hanya didukung partai yang memiliki kursi 20 persen di DPR. Hasto mengatakan bahwa hal tersebut kemudian berdampak pada konsolidasi pemerintahan era Jokowi setelah Pilpres 2014 yang menurutnya sedikit terhambat.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat