PIKIRAN RAKYAT - Pertemuan Presiden Jokowi dengan lima ketua umum partai politik dalam silaturahmi Ramadhan di kantor DPP PAN memunculkan isu presiden sebagai King Maker dalam Pilpres 2024. Pertemuan tersebut memberikan sinyal keberadaan presiden sebagai aktor penentu pembentuk koalisi besar menjelang Pilpres 2024. Benarkah sinyalemen presiden sebagai King Maker dalam Pilpres 2024, dan apakah bangunan kekuatan politik yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 semakin mengerucut pascapertemuan tersebut?
Keberadaan presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai King Maker bukanlah fenomena yang tidak lazim, terutama bagi presiden yang memiliki tingkat penerimaan publik yang relatif tinggi. Temuan survei LSI pada bulan Januari 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 76,2 persen. Demikian pula temuan survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Maret 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik di angka 73,1 persen. Kepuasan publik yang tinggi tersebut berpotensi untuk dikonversi menjadi insentif bagi calon presiden yang didukung oleh Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi yang telah menjabat selama dua periode dipastikan menguasai sejumlah sumber daya sosial, politik, dan ekonomi serta jejaring yang signifikan yang potensial untuk dimobilisasi untuk agenda pemenangan Pilpres 2024.
Baca Juga: KY Diminta untuk Periksa Majelis Hakim yang Memutuskan Perkara Penundaan Pemilu 2024
Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan sejumlah kandidat yang berpotensi menjadi calon presiden maupun partai-partai politik yang akan bertarung pada Pilpres 2024 berharap mendapatkan insentif politik dan elektoral dengan menempatkan Presiden Jokowi sebagai King Maker.
Di sisi lain, Jokowi mempunyai kepentingan politik untuk menempatkan diri sebagai King Maker pada Pilpres 2024. Presiden berkepentingan untuk mendapatkan jaminan keberlanjutan agenda kebijakan dan program pemerintah terutama yang menjadi fokus dalam periode pemerintahannya, salah satunya program infrastruktur.
Terlebih, terdapat beberapa program infrastruktur yang masih memerlukan penyelesaian, salah satu yang utama adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam aspek yang lebih personal, Presiden Jokowi saat ini telah menjadi patron bagi keluarga politik yang dibangunnya. Putra tertuanya yang juga Wali Kota Solo dan menantunya Wali Kota Medan berpotensi untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2024.
Baca Juga: FX Rudy Soal Calon Presiden yang Diusung PDIP: Tanya Bu Mega
Gambaran di atas menunjukkan tautan kepentingan politik antara para calon presiden potensial dan partai-partai yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 dengan Presiden Jokowi, yang tercermin dalam pertemuan antara presiden dengan lima ketua umum partai politik. Sebagai anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah saat ini, agenda keberlanjutan menjadi salah satu variabel yang dapat mempersatukan Partai Golkar, PAN dan PPP yang telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Gerindra dan PKB yang telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Kedua poros koalisi tersebut berpotensi untuk melebur ke dalam koalisi besar yang sekaligus menempatkan Presiden Jokowi sebagai King Maker.