PIKIRAN RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani menanggapi laporan terhadap Awbimax atau Bima Yudho yang diduga melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait konten mengkritik Lampung.
Awbimax mengungkap kritik terhadap infrastruktur hingga pendidikan di provinsi tempatnya berasal tersebut saat tengah menempuh studi di Australia. Kontennya pun viral dan mendapat dukungan warganet.
Merespons konten sang influencer, advokat Ghinda Ansori Wayka melaporkannya ke polisi karena TikToker itu diduga melanggar UU ITE. Ramai warganet mengecam pelaporan tersebut karena kritik itu dianggap tidak mengandung unsur sebagaimana klaim sang advokat.
Polda Lampung perlu diingatkan
Baca Juga: Roundup: Seruan Masyarakat hingga DPR untuk Hentikan Kasus Bima Yudho 'Awbimax'
Anggota DPR Arsul Sani menyebut penyelidikan atas kasus Bimo sang TikToker itu memang ranah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, kita perlu mengingatkan jajaran Polda Lampung yang menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE tersebut.
"Soal penyelidikan atas kasus Bimo itu ranah Polri. Yang perlu kita ingatkan kepada jajaran @poldalampung," katanya, dilansir dari akun Twitter pribadinya, @arsul_sani.
"Jangan mundurkan kembali ikhtiar Kapolri @ListyoSigitP untuk tingkatkan kepuasan publik dengan lakukan proses hukum yang tidak berkeadilan," tuturnya pada Senin 17 April 2023.
Arsul Sani menganggap Kapolri Listyo Sigit tengah mengupayakan mewujudkan proses hukum yang berkeadilan. Penyelidikan terhadap kasus Bimo dianggap akan mencederai komitmen Listyo tersebut.