PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut hak eksil yang disekolahkan Presiden Soekarno dulu akan dipulihkan. Hal itu disampaikannya di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.
Mahfud MD menyebut mereka yang waktu itu tidak bisa pulang karena dituduh terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), kini akan bisa mengikuti program yang digagas Presiden Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM berat.
"Dalam kick off (program penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial) nanti, kita juga akan mengumumkan kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan masih ada di luar negeri atau yang kita kenal sebagai istilah eksil," kata pria 65 tahun tersebut.
Menurut Mahfud, mereka yang waktu itu tidak bisa pulang kini masih berada di luar negeri. Presiden ketiga RI, BJ Habibie, adalah salah satu sosok tersebut yang sempat dilarang pulang.
Baca Juga: Janji Jokowi untuk Korban Pelanggaran HAM Berat, Libatkan Eksil yang Tak Bisa Pulang
"Karena waktu itu mereka disekolahkan oleh Presiden Soekarno ke berbagai negara di Eropa Timur, di Eropa, dan RRT,” ujar Mahfud.
“Begitu mereka selesai (sekolah), ternyata terjadi peristiwa G30S/PKI sehingga tidak diizinkan pulang pada waktu itu, nah mereka ini masih ada beberapa di luar negeri, nanti akan kita undang. Mereka ini bukan anggota PKI," ujar sang menteri koordinator.
Habibie dibolehkan pulang setelah bertemu Presiden Soeharto
Mahfud MD menyatakan Habibie sempat dilarang pulang usai terjadi peristiwa G30S PKI. Ia berada di Jerman karena baru tuntas menempuh studi di negara yang saat itu terpecah menjadi dua negara yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur.
Baca Juga: 7 Lokasi Pembantaian Massal Manusia Selama Peristiwa G30S/PKI