PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyinggung asal gaji Presiden Joko Widodo. Ucapan tersebut diberikan ketika membantah klaim yang diberikan orang nomor satu di Indonesia itu.
Pada beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengundang sejumlah partai yang berkoalisi dengan pemerintah di Istana Negara. Namun, partai NasDem tida mendapatkan undangan tersebut.
Jokowi mengungkapkan alasan tidak mengundang partai NasDem ke Istana Negara. Disebutkan oleh pria asal Solo itu, partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut telah memiliki koalisi yang berbeda.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Saya itu pejabat publik sekaligus pejabat politik. Kalau saya bicara politik ya boleh dong," kata Jokowi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Global Berakhir, Pemerintah Indonesia: Indonesia Sudah Lama Menunggu
Pernyataan Jokowi yang dibantah Said Didu yaitu ketika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berkata jika ia juga pejabat politik. Mantan pejabat di Kementerian BUMN pun menyinggung asal gaji kepala negara itu.
"Bpk Presiden yth, semua pjbt yg digaji dari uang rakyat adlh pjbt publik/pjbt Negara. Pjbt Negara bisa jabatan politik atau bukan," kata Said Didu.
Baca Juga: Gubernur Lampung Senyum dan Tepuk Tangan saat Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak: Alhamdulillah
Menurutnya, dengan gaji yang berasa dari rakyat tersebut, tidak dikenal istilah pejabat politik. Apa pun wilayah kepemimpinannya, mereka adalah pejabat publik.