PIKIRAN RAKYAT – Jelang pertemuan pleno KTT ke-42 ASEAN pekan depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tantangan keketuaan Indonesia tahun ini. Jokowi memperingatkan ASEAN supaya tidak lantas menjadi proksi atau pihak dominan yang menjadi pemberi keputusan bagi pihak lain.
Dia mengatakan, ke depannya, batas antara kewajiban dan kewenangan harus diperhatikan secara seksama sebab kelompok besar seperti ASEAN riskan melangkahi batasan tanpa disadari. Terutama, kata Jokowi, menghadapi kekuatan-kekuatan negara besar di tataran global.
“Tantangan keketuaan Indonesia dalam menavigasi ASEAN di antara kekuatan-kekuatan besar di dunia ke depan. ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara mana pun atau pihak mana pun,” kata Jokowi, dilihat di akun Instagram @jokowi pada Senin, 8 Mei 2023.
Baca Juga: Heboh Video Kucing Diblender Bikin Warganet Syok, Pelaku Tega Menyiksa Hewan Demi Jualan Konten
“Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun. ASEAN harus tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun,” ucapnya lagi dalam takarir tersebut.
Proksi merujuk pada pemberi kuasa dalam pengambilan suara, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sesuatu yang digunakan untuk mewakili sesuatu hal lain yang diukur atau dikalkulasi.
Dalam kata lain, Jokowi melarang adanya satu pihak pemegang kendali berdasarkan keputusan ASEAN.
“Dengan demikian, setiap masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog, termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 di Labuan Bajo, dua hari lagi,” ucap dia, masih dalam unggahan serupa.
Baca Juga: Anies Baswedan: Pilpres 2024 Bukan Soal Meneruskan atau Tidaknya Sebuah Program