PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah disentil untuk membuat rakyat bahagia dengan kebijakan yang diambil. Sentilan tersebut diberikan oleh mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Said Didu menyoroti kebijakan pemerintah baru-baru ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan anggaran dengan jumlah dana yang cukup fantastis untuk pengadaan mobil dan motor listrik.
Pengadaan mobil listrik yang dibanderol Rp966 juta per unit akan diberikan untuk pejabat di eselon I. Sementara itu, motor listrik senilai Rp28 juta per unit akan diberikan untuk pejabat di eselon II.
Bagi Said Didu, hal tersebut tidak layak untuk dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, masih banyak rakyat miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup mereka.
Baca Juga: Kritik Kebijakan Subsidi Mobil Listrik, Pengamat Sebut Alokasi Dana Seharusnya Untuk Rakyat Miskin
Contoh yang diberikan Said Didu yaitu subsidi pupuk dan rumah. Masih banyak petani yang kesulitan untuk mendapatkan subsisi pupuk. Tak hanya itu, banyak penduduk di Indonesia yang juga masih belum memiliki tempat tinggal.
"Jadi janganlah uang subsisidi digunakan untuk mobil istrik itu yang jelas-jelas untuk orang kaya dan pejabat atau pengusaha mobil listrik yang jumlahnya sangat besar, bisa sampa Rp70-80 juta per unit. Anda bisa bayangkan itu kalau dialihkan pada subsidi pupuk atau subsidi perumahan, rakyat bawah akan meikmati subsidi tersebut untuk kesejahteraa mereka," kata Said Didu.
Pada saat memberikan komentar tersebut, Said Didu sedang berada di tengah-tengah antara persawahan dan perumahan bersubsidi yang sedang dibangun. Ia memberikan gambaran perhitungan alokasi dana apabila subsidi dialokasikan untuk rakyat.