/photo/2023/05/30/3722425790.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Demi mempercepat proses tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengimbau pemerintah daerah merumuskan formasi kebutuhan PPPK seperti guru dan memberikan nomor induk pegawainya.
Hal itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di sela Rakornas Kepegawaian di Hotel Pullman, Kota Bandung, Selasa, 30 Mei 2023. Menurut dia, masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat jadi PPPK.
"Proses pengangkatan honorer menjadi PPPK sekarang sedang berlangsung. Yang tenaga kesehatan, PPPK teknis masih banyak, yang sanggahan-sanggahan mungkin masih harus diselesaikan. Yang sudah fix kita tingkatkan,"ujar Bima.
Tenaga honorer akan dihapuskan pada November 2023.
Menurut Bima, PPPK guru banyak yang menunggu formasi daerah. Dengan demikian, BKN mengimbau daerah segera memberikan nomor induk pegawai agar mereka bisa cepat bekerja.
"Saya berharap sebelum mulai tes berikutnya itu selesai sebelum ujian sekolah kedinasan. Kalau ini bisa selesai sebelum ujian sekolah kedinasan," tuturnya.
Untuk jumlah honorer yang belum diangkat, Bima memastikan jumlahnya masih banyak karena banyak formasi atau kompetensi dimiliki tidak terlalu pas dengan kebutuhan.
Sementara itu, Rakornas menjadi forum sekaligus sebagai bentuk evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian nasional.
"Topik Rakornas tahun ini adalah membangun kolaborasi assessment center se-Indonesia sehingga kita bisa memiliki talent manajemen nasional. Kita sering berbicara soal talent manajemen tidak terealisasi secara nasional ada di masing-masing kementerian, masing-masing lembaga, belum menjadi satu. Itu yang kami inginkan, sehingga ke depan kalau pemilih orang yang baik itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih luas cakupannya," katanya.