PIKIRAN RAKYAT - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membela keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam pernyataannya, Arifin Tasrif mengatakan bahwa ekspor pasir laut dilakukan untuk mendukung keamanan kapal besar yang akan menepi.
"Salah satu itu (keamanan), dan menjaga alur laut. Kalau misal ada kapal gede yang nilai ekonomisnya tinggi, karena keterbatasan sama kedangkalan kedalaman itu, akhirnya jadi nggak bisa pakai yang besar kan, jadinya ekonominya lebih mahal kan," kata Arifin seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 31 Mei 2023.
Arifin meluruskan yang boleh diekspor adalah sedimen laut, bukan pasir laut.
Baca Juga: Megawati dan Try Sutrisno Diagendakan Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monas Jakarta Pusat
Ia menerangkan, di beberapa titik laut Indonesia terjadi banyak sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan. Oleh karenanya, pengerukan diberkalkukan untuk menjaga alur pelayaran.
"Itu lah sedimen itu lebih bagus dilempar (ekspor) keluar, dari pada ditaruh tempat kita juga kan," ujar dia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pengerukan dan ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan.
Baca Juga: Jenazah WNI Akibat TPPO Capai Lebih dari 1.900 Orang per Tahun, Jokowi Gelar Rapat Terbatas