PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas berkaitan dengan TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Pasalnya, akibat kejahatan tersebut, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, bahkan kehilangan nyawa.
Belum lama ini, ada sebanyak 20 WNI yang juga menjadi korban TPPO di Myanmar. Mereka telah dibebaskan usai sejumlah usaha yang cukup alot.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara seperti Thailand dan Myanmar. Kali ini, Jokowi menggelar rapat terbatas agar tidak terjadi lagi kasus TPPO yang diadakan pada Selasa, 30 Mei 2023.
"Hari ini (Selasa, 30 Mei 2023) saya menggelar rapat terbatas mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Istana Merdeka. Pemerintah ingin ada langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat pemerintah lain bertindak cepat dan hadir untuk ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Pimpin Upacara, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Dipusatkan di Monas
Rapat terbatas tersebut diadakan salah satunya dengan adanya laporan dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam laporan tersebut, ribuan WNI yang menjadi korban TPPO harus kehilangan nyawa.
"Laporan yang saya terima dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang. Bahkan khusus di NTT, dari Januari sampai Mei, sudah mencapai 55 orang, pulang sudah jadi mayat karena perdagangan orang," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menilai harus ada restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang.
"Permasalahan TPPO ini juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, negara-negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara," ucap Jokowi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram miliknya.***