PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku tidak khawatir delapan fraksi di DPR RI yang menolak sistem Pemilihan Umum (Pemilu) coblos partai atau proporsional tertutup menggunakan kewenangannya untuk merevisi Undang-undang (UU).
Hal itu disampaikan untuk merespon digelarnya kembali pertemuan delapan fraksi di DPR RI untuk membahas gugatan sistem Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya tidak punya keyakinan akan seperti itu," ungkap Said saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 31 Mei 2023.
Menurut Ketua DPP PDIP ini, pertemuan setiap partai politik menjadi hal yang wajar. Kata Said, bagaimana mengawal Pemilu yang rutin dilaksanakan tapi kualitasnya semakin meningkat.
Baca Juga: Dituding Selingkuhan Fandy Christian, Andi Annisa Pamer Kebersamaan dengan Pria di Bali
"Pertemuan dan sebagainya diantara kami itu biasa dan saling menghormati. Pertemuan A pertemuan b suatu ketika pertemuan dengan PDIP juga kan biasa sama," katanya.
Dikatakan Said, PDIP ingin secara bersama-sama kolektif di DPR itu memandang keputusan MK soal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) coblos partai yang final.
"Endingnya itu kan gak bisa ditolak, langsung tidak bisa diganggu gugat karena keputusannya mengikat. Saya pikir dalam kondisi politik seperti ini, kita akan bersepakat agar pemilu bisa damai, sejuk, dan masyarakat melihat kompetisi politik secara sehat," ucapnya.
Baca Juga: Buntut Perkelahian di Final SEA Games 2023, 2 Pemain dan 3 Staf Kena Sanksi Tegas