PIKIRAN RAKYAT - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membatasi akses ke ruang persidangan.
Tak hanya itu, KontraS melihat di persidangan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar jaksa penuntut umum (JPU) bukan lagi mewakili kepentingan negara, tapi Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, JPU selama persidangan kerap mengaitkan hubungan pribadi Haris Azhar dan Luhut Pandjaitan. JPU seolah membuat motif, adanya podcast tersebut sebagai balasan Haris tidak diberikan saham oleh Luhut Pandjaitan.
"Padahal di akhir, Luhut sendiri menyatakan bahwa saat Haris meminta saham, hal itu untuk masyarakat adat Papua dan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum mereka," kata KontraS, dikutip Jumat 9 Juni 2023.
Baca Juga: Perindo Berkoalisi dengan PDIP, Ganjar Pranowo Pede Menang 1 Putaran di Pilpres
"Tindakan-tindakan ini menunjukkan adanya skenario untuk mengalihkan isu utama di sidang yaitu dugaan keterlibatan perusahaan Luhut di Papua. Fatalnya, upaya penyebarluasan isu ini dilakukan tanpa mengkonfirmasi bahkan tidak mendengarkan hingga akhir dimana setiap terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan respon atas keterangan saksi," katanya menambahkan.
Kuasa hukum Fatia dan Haris Tak Boleh Masuk ke Ruang Sidang
Kuasa hukum Fatia dan Haris sempat tidak diperbolehkan masuk ke dalam sidang. Tak hanya itu, kuasa hukum yang diperbolehkan masuk juga dibatasi.
Baca Juga: Survei: Jawa Barat Toleran dan Anti Kekerasan
Kuasa hukum keduanya merasa keberatan. Debat panas antara hakim dan kuasa hukum tak terhindari.