PIKIRAN RAKYAT - Ganjar Pranowo membantah soal adanya kontrak politik dengan Partai PDIP dalam penentuan menteri kabinet apabila Pilpres 2024 berhasil dia menangkan. Ganjar bilang, soal pemilihan menteri adalah hak perogratif presiden.
"Kan sistem presidensial itu soal menteri hak perogratif presiden, jadi serahkan presiden," ujar Ganjar usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjawab tudingan adanya kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDIP. Said Abdullah membantah tudingan tersebut.
Ganjar yang diusung PDIP sebagai capres disebut punya kontrak politik apabila terpilih menjadi presiden.
Baca Juga: Sandiaga Uno Segera Diperkenalkan PPP, akan Diberi Posisi Strategis
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," uajr Said Abdullah dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Juni 2023.
Said juga membantah bahwa pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden.
Said Abdullah menjelaskan, satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP adalah mensejahterakan rakyat sebagaimana hal tersebut merupakan cita-cita perjuangan partai.
Menurutnya, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra negatif terhadap Ganjar Pranowo. "Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," katanya.
Baca Juga: AHY Segera Bertemu Puan Maharani, NasDem Singgung Soal Pembubaran Koalisi