PIKIRAN RAKYAT - Narasi mengenai Indonesia yang dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad oleh Belanda banyak bergulir, tidak hanya di kalangan publik tetapi juga dalam pelajaran sejarah di instansi pendidikan. Namun, benarkah lama masa penjajahan Belanda di Indonesia tersebut?
Mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Hasan Sadeli dalam tulisannya di Antara pada 4 Agustus 2022 menguak mitos yang selama ini beredar tersebut. Lulusan Magister Ilmu Sejarah UI menuturkan, pendudukan bangsa asing atas gugusan kepulauan di Nusantara sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara silih berganti sejak abad ke-16 yang dimulai dari masa pendudukan Portugis (Portugal), VOC, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang.
Lalu, benarkah sedemikian lama bangsa Indonesia dijajah? Apakah gugusan kepulauan yang kini sebidang dengan Indonesia seluruhnya dijajah Belanda pada saat yang bersamaan?
"Pertanyaan tentang apakah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun harus dijawab dengan narasi akademis. Meskipun akan menghasilkan jawaban yang panjang, tetapi namanya sejarah harus bertolak dari data yang akurat," ucap Hasan Sadeli.
Baca Juga: Sebelum Mengakui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, PM Belanda Sempat Minta Maaf
"Selain itu mungkin bagi kalangan umum akan kaget mendapati kenyataan bahwa bila pertanyaan penjajahan yang dimaksud ialah penjajahan terhadap bangsa Indonesia, maka akan diperoleh waktu yang jauh lebih singkat dari yang selama ini diketahui," ujarnya menambahkan.
Lamanya Masa Penjajahan
Kalangan umum pernah begitu lama meyakini bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, apalagi hal itu diungkapkan Presiden Soekarno dalam beberapa kesempatan. Ungkapan dijajah 350 tahun itu juga bisa ditemukan dalam buku 'Di bawah Bendera Revolusi'.
Pendapat tersebut kemudian disanggah oleh sejarawan UI keturunan Belanda G.J Resink. Melalui bukunya berjudul “Bukan 350 Tahun Dijajah”. Dia menilai, narasi 350 tahun dijajah tidak lebih dari propaganda, karena kenyataannya Indonesia tidak dijajah selama itu.
G.J Resink menguatkan karyanya melalui pendekatan hukum yang ditunjang dengan dokumen-dokumen perjanjian. Dia sampai pada kesimpulan bahwa ketika hegemoni kolonial bertakhta, ternyata masih terdapat banyak otoritas lokal yang berdaulat.