PIKIRAN RAKYAT - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menyampaikan rekomendasi terkait polemik Ponpes Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
"Rekomendasinya adalah yang pertama, karena ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang sebagai pribadi, aparat hukum agar segera melakukan tindakan hukum," tuturnya di Jakarta seusai rapat tertutup bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara, Rabu 21 Juni 2023.
Dia juga meminta agar aparat penegak hukum segera menindak Panji Gumilang, pengasuh Ponpes Al Zaytun, yang mendapat sorotan hingga membuat sejumlah pihak menilai pesantren tersebut sesat dan menyimpang.
Petinggi MUI itu berharap agar Ponpes Al Zaytun bisa diselamatkan dari hal-hal yang menyimpang.
Baca Juga: Rp504 Triliun Uang Kedaulatan dari Belanda Bisa untuk Bangun 100 Stadion Semegah JIS
"Artinya bukan menyimpang pesantrennya," tutur dia, "tetapi adalah para pengurus yayasannya, terutama Panji Gumilang ini."
Polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaytun juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dia mengungkapkan, Pemerintah bakal menempuh langkah yang harus diputuskan dalam menyelesaikan polemik Ponpes Al Zaytun.
Ma'ruf Amin mengungkapkan, bila sudah ada pandangan dari ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pihaknya bakal membahas langkah yang akan diambil. Kata dia, setelah ada kajian tentang menyimpangnya kegiatan di Ponpes Al Zaytun, maka akan ada rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kementerian Agama.
"Saya minta ditindak lanjuti," ujarnya menegaskan di Jakarta, Selasa, seperti dilaporkan Antara.