PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hal itu Jokowi sampaikan di hadapan para pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Jokowi menekankan bahwa setiap rupiah yang ada di APBN/APBD harus dikembalikan kepada rakyat. "Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Juni 2023.
Baca Juga: Kemdikbud ke Kepala Sekolah PAUD-SMA: Wisuda Bukan Kewajiban dan Tak Boleh Beratkan Orangtua Siswa
Selain itu, Jokowi mengatakan telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Laporan itu disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun.
Oleh sebabnya, Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Tak hanya itu, ia juga menilai banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," kata dia.
Baca Juga: PAN Akui Condong Dukung Prabowo, Wasekjen: Intens Jalin Komunikasi Bareng Gerindra, Golkar, dan PKB
Contohnya dalam APBD ada pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp1,5 miliar.