PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa uang rakyat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Jokowi di hadapan para pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengatakan, uang APBN dan APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai birokrasi. Sebab, dia masih menemukan adanya penggunaan dana APBN dan APBD membiayai birokrasi.
Dia menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang diterima negara dari pembayaran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Senin, 26 Juni 2023.
Baca Juga: Gus Muhaimin Dukung Luhut Tolak China Minta APBN Jaminan Kereta Cepat
“Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi menambahkan.
Jokowi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. WTP tersebut disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun.
Selain itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan kualitas belanja. Sebab, masih banyak anggaran program yang tidak terserap secara efisien dan efektif.
Baca Juga: Orang Istana Disebut Jadi Pelindung Al Zaytun, Jokowi: Sabar, Nanti Saya Sampaikan