PIKIRAN RAKYAT – Penanganan polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih terus berjalan hingga saat ini. Di tengah polemik tersebut, Ponpes Al Zaytun masih tetap membuka pendaftaran untuk menerima santri baru tahun ajaran 2023/2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun menanggapi hal tersebut. Ia terlihat tak masalah jika Ponpes Al Zaytun tetap menerima santri baru di tengah polemik yang terjadi saat ini.
Menurutnya, ponpes merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Sementara, pihak yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak tegas sesuai laporan dan informasi konkret. Untuk diketahui, Ponpes Al Zaytun viral lantaran diduga mengajarkan hal yang sesat dan menyimpang dari syariat Islam.
"(Ponpes Al-Zaytun) Katanya masih menerima pendaftaran. Silakan buka pendaftaran karena ponpes itu lembaga pendidikan yang harus kami bina," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 30 Juni 2023.
Baca Juga: Wanita Ini Bikin Celengan dari Bangkai Babi yang Diawetkan
Meski demikian, Mahfud MD memastikan jika evaluasi terhadap keberadaan Ponpes Al Zaytun segera dilakukan pemerintah.
"Pondok pesantrennya kami akan evaluasi secara administratif, tindakan administratif itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya; sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-muridnya terus berjalan," ujarnya.
Aspek Pidana
Mahfud MD menjelaskan bahwa polemik Ponpes Al Zaytun juga diselimuti dengan aspek hukum pidana. Hal itu akan diusut oleh kepolisian.
"Al Zaytun itu ada aspek hukum pidana, tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan, tidak boleh ada satu perkara yang diambangkan. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Jangan ada laporan ditampung, lalu ada hambatan sana sini, lalu nggak jelas," ucapnya.
Baca Juga: Lolly Dituding Jadi Gelandangan di London, sang Sahabat: Daripada Disiksa