PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata buka suara terkait banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersangkut masalah pencurian uang rakyat atau korupsi.
Menurut Alex, kepala daerah nekat melakukan praktik-praktik rasuah karena mahalnya ongkos politik ketika mereka ikut dalam kontestasi pilkada. Dia menyebut, proses elektoral yang mensyaratkan mahar menyebabkan munculnya politik transaksional.
“Kenapa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi? Karena biaya politik kita yang sangat mahal," kata Alex sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 4 Juli 2023.
Alex menuturkan, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi setelah terpilih disebabkan mahalnya ongkos politik. Berdasarkan survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah untuk maju sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp20 miliar hingga 30 miliar.
Baca Juga: Banyak Kasus di Internal KPK, Novel Baswedan: Akan Merusak Kepercayaan Publik
Akan tetapi, Alex menyebut mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan tidak menjamin para kandidat bakal terpilih menjadi kepala daerah. Dia menyebut calon pejabat publik yang ingin memenangi pilkada harus mengeluarkan biaya politik lebih besar lagi, yakni sekira Rp50 miliar hingga 70 miliar.
Lebih lanjut Alex mengungkapkan, jika kepala daerah akan maju di wilayah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), maka biaya politiknya akan lebih mahal lagi.
“Kalau mau menang harus dilipatgandakan Rp50-Rp70 miliar, tergantung daerah, apakah daerah kaya akan sumber daya alam, akan lebih tinggi lagi," ucap Alex.
Alex menjelaskan berdasarkan survei KPK dan Kemendagri, biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah juga tidak seluruhnya dari kantong pribadi. Menurutnya, biaya itu juga bersumber dari sponsor politik yang kebanyakan adalah pengusaha di daerah setempat.