PIKIRAN RAKYAT - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin merespons langkah Judicial Review dari sejumlah organisasi profesi di bidang kesehatan, menyusul penolakan terhadap UU Kesehatan yang telah sah.
Di antara tanggapannya, Menkes Budi menyentil Ikatan Dokter Indonesia (IDI) soal kehendak subjektif hingga nepotisme, yang menurutnya justru menyulitkan para tenaga kesehatan (nakes). UU Kesehatan, kata Budi adalah solusi yang mampu menyasar persoalan-persoalan itu.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia menanggapi adanya rencana judicial review dari organisasi profesi terhadap UU Kesehatan. Secara tidak langsung, ia menyentil beberapa isu yang menjadi penolakan organisasi profesi terhadap UU Kesehatan.
“Saya bicara dengan banyak dokter muda, saya bicara dengan dokter yang ada di luar kota-kota besar, mereka menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin praktik di luar kota besar itu susah,” ucap Menkes, di Jakarta, dikutip Jumat, 14 Juli 2023 lalu.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Beberkan Langkah yang Dilakukan untuk Bebaskan Pilot Susi Air
“Banyak yang menceritakan susahnya seperti apa, prinsip dari disusunnya UU ini adalah kita mau simplifikasi perizinan," katanya lagi.
Kesewenangan organisasi profesi ini, kata Budi telah terjadi sejak lama. penetapan untuk kelayakan praktik bersandar pada penilaian subjektif dan personal dari senior.
"Kalau ketemu oknum yang tidak baik, (senior) tidak suka atau ada nepotisme, dia bisa tidak diberikan (izin) dan (atau) izinnya akan sangat sulit, itu terjadi di banyak kota," kata Budi.
Untuk itu, menurut Budi, UU Kesehatan baru hadir sebagai penyelesaian dari praktik merugikan yang telah terjadi sejak lama tersebut. Kini, imbuhnya, penilaian perizinan praktik akan disandarkan pada etik masing-masing nakes, dan tak lagi dilakukan per individu, tetapi diatur dalam sistem yang pengawasannya transparan.