PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas terus gelorakan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi kepada pemerintah daerah. Di hadapan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Demak, Menteri Anas meminta agar dapat menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan birokrasi di Kab. Demak.
“Kita semua perlu skala prioritas, karena tidak mungkin mengerjakan semuanya yang kita dengar, yang kita inginkan, dan yang diharapkan oleh orang sekaligus. Jadi Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, harus bisa menentukan skala prioritas. Ini penting karena untuk mewujudkan birokrasi berdampak,” ungkap Menteri Anas dalam acara Sapa ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Jumat, (14/07).
Disampaikan, semua pihak harus dapat menyusun skala prioritas terkait dengan yang harus dikerjakan. Dengan skala prioritas, maka ini menjadi pemantik semangat bagi ASN untuk bekerja dalam mencapai target yang telah ditentukan.
Menteri Anas juga kembali menyampaikan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi tersebut. Pertama, birokrasi harus dapat memberikan dampak dan kedua, birokrasi bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Arahan ketiga, birokrasi harus dapat bergerak lincah dan cepat.
Baca Juga: 70 Kunci Jawaban Teka-teki MPLS 2023, Makanan Dewi Sri Berjemur hingga Minuman Bom
Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, Kementerian PANRB juga telah menyusun reformasi birokrasi tematik. Terdapat empat area fokus utama RB Tematik, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.
Oleh karena itu, sekarang birokrasi tidak lagi tumpukan kertas. Saat ini pemerintah mendorong birokrasi berdampak agar kerja birokrasi dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas.
"Bupati harus mengubah strategi kerja kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan Presiden terkait reformasi birokrasi akan kencang larinya kalau digitalisasinya jalan. Dan tidak perlu lagi satu aplikasi untuk satu inovasi," ungkap mantan Kepala LKPP ini.
Hal lainnya yang menjadi prioritas adalah Mal Pelayanan Publik (MPP). Di Kabupaten Demak pun telah hadir MPP Hybrid Kota Wali yang telah diresmikan pada Februari lalu. Menteri Anas pun mendorong agar MPP Kab. Demak ini dapat bertransformasi menjadi MPP Digital dengan memastikan keterhubungan internet hingga ke desa serta keberlangsungan budaya digitalsudah berjalan dan ketersediaan SDM digitalnya.